JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewaspadai krisis global yang menjadi tantangan ke depan, khususnya terkait ketahanan pangan dan energi. Untuk itu, dia menyampaikan, fokus pemerintah dalam belanja untuk mendukung ketahanan pangan akan dilakukan dan dilanjutkan pada 2023.
"Belanja untuk ketahanan dan keamanan pangan akan dilanjutkan, baik untuk infrastruktur, maupun untuk program sendiri yaitu program di bidang pertanian seperti untuk padi, jagung, bahkan kedelai dan tentu minyak sawit atau crude palm oil (CPO),” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (31/5/2022).
Sri Mulyani menambahkan, ketegangan geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina yang telah menimbulkan krisis pangan dan energi di berbagai penjuru dunia harus segera diantisipasi.
Merespon situasi tersebut, dia mengatakan, Indonesia harus mampu untuk mengurangi risiko disrupsi supply dengan langkah antisipatif.
“Disrupsi supply ini harus terus kita antisipasi karena ini bukan krisis jangka pendek, ini merupakan krisis yang cukup struktural di level global. Maka dari itu diantisipasi risikonya di bidang pangan dan energi dengan menggunakan strategi APBN maupun non APBN," kata dia.
Sri Mulyani menjelaskan, strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan energi adalah melalui stabilisasi harga dan melindungi daya beli, menjaga mekanisme pasar agar dapat berjalan optimal, serta mendorong produktivitas komoditas pangan dan energi.
"Juga dengan mendorong diversifikasi konsumsi khususnya pada komoditas energi, seperti optimalisasi penggunaan batu bara, pengurangan impor migas, dan mengembangkan sumber energi bersih," ucapnya.