JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, Indonesia mengadopsi langkah-langkah yang tergolong non-konvensional dalam menghadapi kenaikan inflasi. Dia pun membandingkan 'jurus' yang dipakai RI dengan Amerika Serikat (AS).
"Presiden AS Joe Biden mengesahkan undang-undang mengenai anti inflasi yang digabungkan dengan banyak sekali subsidi. Di sisi lain, Indonesia juga mengatasi masalah inflasi ini dengan cara yang tidak hanya bergantung pada instrumen moneter," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2022 di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Sri Mulyani menambahkan, meskipun inflasi di Indonesia sebagian disebabkan oleh permintaan agregat yang meningkat secara cepat atau bertumpu setelah pandemi bisa dikelola dengan baik, tetapi inflasi ini juga datang dari sisi pasokan atau suplai. Disrupsi produksi dan distribusi karena perang ataupun karena alasan lainnya.
"Itulah mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para anggota kabinet dan juga gubernur, bupati, dan wali kota, melihat apa yang menyebabkan inflasi terutama dari sisi pasokan dan produksi. Dan ternyata faktornya adalah pangan," ucapnya.
Sri Mulyani menuturkan, sebagian besar persoalan disebabkan dari sisi distribusi dan logistik, dan juga ketersediaan pasokan yang tidak terdistribusikan secara merata di seluruh Indonesia.
Dengan memperhatikan secara rinci soal hal ini, Indonesia pun bisa mengelola inflasi tanpa menggunakan alat-alat moneter yang berlebihan, seperti menaikkan suku bunga.
"Jadi ini yang saya katakan sebagai salah satu contoh menghadapi kondisi yang sangat rumit, implikasi kondisi ekonomi global dan kita semua menghadapi tekanan yang luar biasa," tuturnya.