JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, konsep kredit perumahan dijadikan surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder tengah diusung.
"Menurutmu, bagaimana jika kredit perumahan dijadikan surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder?
Inilah konsep yang tengah dirumuskan dalam rangkaian acara menuju #G20Indonesia yang diselenggarakan oleh @ditjenkn Kemenkeu berkolaborasi dengan @ptsmfpersero pagi ini," ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Instagramnya @smindrawati, Rabu (6/7/2022).
Acara yang mengundang narasumber dari Japan Housing Finance Corporation (JHFC) dan Mongolia Mortgage Corporation (MNK) ini tak hanya bertujuan menciptakan pembiayaan yang lebih maju dan canggih untuk berbagai jenis aset, namun utamanya lebih ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan dasar terhadap tempat tinggal.
Sejalan dengan prioritas tersebut, sejak tahun 2010 hingga pertengahan tahun ini, APBN telah menyalurkan subsidi senilai Rp85,7 triliun atau setara 1.038.538 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahun 2022, pemerintah telah menargetkan pemberian subsidi untuk 200.000 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sri Mulyani berharap PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dapat bekerja sama dengan banyak stakeholder untuk membangun kebijakan sekuritisasi, sehingga Indonesia akan memiliki skema pembiayaan perumahan yang lebih baik.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan begitu hal ini turut memperbaiki ekosistem perumahan di Indonesia sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Terima kasih kepada seluruh narasumber internasional yang telah berbagi pengalaman kepada kami. Semoga melalui forum ini kita dapat belajar dan menciptakan inisiatif baru untuk memperkuat dan membangun forum sekuritisasi di Indonesia, sehingga kita bisa membangun pasar properti yang lebih likuid dan produktif," ucap Sri Mulyani.