Khalifah Umar melakukan banyak perubahan dari sisi kebijakan. Dikutip dari kemenkeu.go.id, pada masa Umar bin Khattab, pendapatan negara diklasifikasikan menjadi empat bagian, yakni:
1. Pendapatan dari zakat dan ushr yang dikenakan terhadap Muslim
Pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di baitul maal pusat dan sudah dibagikan kepada delapan asnaf.
2. Pendapatan dari khums dan sedekah
Pendapatan ini dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.
3. Pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, ushr, dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan
Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer.
4. Berbagai macam pendapatan yang diterima dari berbagai macam sumber
Pendapatan ini didistribusikan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.
Sedangkan pada masa Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun, di mana pada enam tahun pertama pemerintahannya, Khalifah Utsman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab.
Dalam pengelolaan zakat, Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksirkan harta yang dizakati kepada pemiliknya untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul pajak. Di samping itu, Utsman bin Affan berpendapat, zakat dikenakan terhadap milik seseorang setelah dipotong seluruh utang.
Adapun pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi perbaikan sistem administrasi baitul maal. Khalifah Ali mengedepankan prinsip pemerataan kekayaan negara kepada masyarakat.
Selama masa pemerintahannya, Ali bin Ali Thalib menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Gubernur Kufah Ibnu Abbas memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan.