Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyusun perhitungan skema transisi energi secara detail.
"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya riil. Ada hitungan angkanya. Kalau kita bisa transisi pasti ada harga yang naik. Pas naik ini pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab. Pemerintah, masyarakat, atau masyarakat global, mau mereka nombok ini?" ucap Jokowi.
Selain itu, Jokowi menyebut bahwa potensi EBT di Indonesia sangat besar mencapai 418 gigawatt (GW), meliputi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), arus bawah laut, hingga solar panel.
"Indonesia punya 4.400 sungai baik yang besar dan sedang. Ini bisa kita pakai untuk hydropower, tapi investasinya besar sekali," ungkapnya.
Dia mencontohkan, Sungai Kayan di Kalimantan Utara memiliki potensi sebesar 13.000 MW dan Sungai Mamberamo di Papua dengan potensi 24.000 MW.
"Carikan investor yang masuk ke sana. Kalau sudah masuk, jangan masuk lagi ke gridnya PLN. Buat grid sendiri, masuk ke industri. Industrinya siapkan, ada tidak yang mau masuk ke industri ini sehingga kita akan groundbreaking green industrial park di Kalimantan Utara," tuturnya.