Terbaru adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang mencatatkan utang sebesar Rp70 triliun. Utang emiten maskapai pelat ini bertambah sekitar Rp1 triliun tiap bulan karena menunda pembayaran kepada pemasok.
"Utang PLN dan BUMN Karya menggunung karena sebagian dampak dari penugasan infrastruktur pemerintah. PLN melaksanakan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 watt, sementara BUMN Karya menjalankan pekerjaan pembangunan jalan tol, airport pelabuhan, dan lain-lain," tutur Toto.
Sementara keuangan Garuda makin kritis karena dampak pandemi Covid-19. Saat pesawat hanya memiliki okupansi rate sekitar 20 persen, maka penurunan revenue sepanjang 2020 mencapai 90 persen. Sedangkan banyak komponen biaya yang bersifat tetap, seperti utang leasing armada hingga bahan bakar.
Hal itu menyebabkan utang Garuda membengkak. Kinerja keuangan GIAA yang buruk juga terjadi sejak beberapa tahun sebelum pandemi karena ada 'salah urus' dalam pengelolaannya.
Menurutnya, tugas semacam itu harusnya didukung oleh financing yang sebagian besarnya berasal dari APBN. Namun, negara memiliki keterbatasan anggaran, sehingga BUMN mencari alternatif financing melalui instrumen utang.
"Ke depan perlu restrukturisasi BUMN terutama sisi financing, di mana portofolio utang harus dikurangi. Caranya dengan memanfaatkan lebih banyak pendanaan yang bersifat ekuitas, misal melalui pendanaan via LPI," tutur dia.