Penarikan ULN pemerintah pada April 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Dia menegaskan, pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,3 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujarnya.
ULN swasta melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir April 2023 tercatat sebesar 199,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 199,9 miliar dolar AS. ULN swasta secara tahunan kembali terkontraksi sebesar 4,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,8 persen (yoy).
Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) masing-masing mengalami kontraksi 4,7 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy). Ini lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan lalu yang masing-masing tercatat 2,8 persen (yoy) dan 3 persen (yoy).