JAKARTA, iNews.id - Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seiring dengan ditandatanganinya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, UU HPP telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 29 Oktober 2021.
UU HPP terdiri dari sembilan bab memiliki enam ruang lingkup pengaturan, antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama, yaitu asas dan tujuan perpajakan.
"UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional," ujar Neilmaldrin, di Jakarta, Kamis(4/11/2021).
Dia menjelaskan, seiring dengan resminya UU HPP, maka terjadi penyesuaian waktu berlaku untuk aturan pajak sebelumnya yang telah diintegrasikan dalam UU HPP.