JAKARTA, iNews.id – Kasus suap yang menjerat oknum pegawai pemerintah masih marak terjadi. Situasi semacam itu berawal dari pola pelayanan pemerintah yang dinilai lambat. Alhasil, banyak yang mencoba menyuap pegawai pemerintah agar pelayanan dipercepat tanpa memedulikan aturan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dengan adanya kelambatan pelayanan, maka memperbesar kemungkinan aksi-aksi gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
"Pertanyaan memang selalu kenapa ada korupsi di khususnya antara pengusaha atau masyarakat kepada instansi memberikan sesuatu. Umumnya terjadi karena layanan yang lambat, dan sulit," kata JK dalam sambutan Pembangunan Zona Integritas di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Menurut dia, saat ini korupsi kerap terjadi pascareformasi order baru. Adanya desentralisasi dari pusat, juga berubahnya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif kemudian menyebabkan tingginya angka kemungkinan perilaku korupsi.
"Kalau zaman orde baru semua diputuskan di pusat jadi korupsi banyak dikenal di pusat. Tapi sekarang, yang memutuskan proyek di daerah karena itu, korupsi juga menjalar ke daerah. Timbullah sesuatu kekuatan di DPR dan kekuatan itu menjadi bagian daripada cara orang untuk memberi sesuatu kepada DPR. Jadi ini adalah korupsi antarpusat," tutur JK.