Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
“Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Wapres Republik Indonesia.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tutur Saan.
Saan menegaskan, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.