Meski demikian, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatannya. Terdapat sejumlah tahapan hukum dan politik yang harus dilalui sebelum proses pemakzulan dapat berlanjut.
Pimpinan DPR menyatakan usulan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tahapannya mencakup pembahasan melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Rapat paripurna pada 12 November 2026 pun menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka.