JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani kembali mengingatkan pentingnya verifikasi data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos.
Selain pegawai BUMN, ribuan orang dengan profesi dokter dan pekerja manajerial juga terindikasi mendapatkan program tersebut.
“Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan. Malah orang yang tidak berhak, mendapatkan program-program tersebut,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Puan menjelaskan, verifikasi data menjadi salah satu hal yang ditekankannya selama menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Menurutnya, data adalah pegangan paling penting bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyalurkan bansos.
“Kalau saya tetap berharap mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu. Jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar, karena data itu yang paling penting, sebagai pegangan,” ujarnya.
PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos. Selain 27.932 pegawai BUMN, terdapat 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter, serta lebih dari 6.000 penerima dengan pekerjaan eksekutif atau manajerial.