JAKARTA, iNews.id — Polemik mengenai keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memanas di ranah publik dan politik nasional. Keputusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah memicu perdebatan tajam antara pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kubu relawan pendukung.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut semakin membuktikan adanya pelanggaran konstitusi serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di balik pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada kontestasi sebelumnya. Menurut Hasto, kebenaran hukum pada akhirnya menemukan jalannya sendiri di tengah dugaan kebohongan politik.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Aswan, memberikan pembelaan. Ia justru mempertanyakan sikap PDIP dengan mengingatkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut pertama kali digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2019, di mana PDIP merupakan partai pengusung utamanya saat itu. Menurutnya, jika dokumen tersebut kini dipersoalkan, pihak pengusung di masa lalu seharusnya turut bertanggung jawab.
Dari sudut pandang hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menjelaskan bahwa putusan MA menggunakan diksi "batal" dan bukan "membatalkan". Hal ini berarti surat keterangan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga penggunaannya dinilai tidak sah dan bersifat berlaku surut (retroaktif).
Di sisi lain, gelombang desakan dari elemen masyarakat sipil turut mengalir. Sejumlah ormas yang tergabung dalam aliansi rakyat dan pembela umat sempat mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Mereka menyampaikan rekomendasi agar Presiden Prabowo secara bijak menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga stabilitas nasional, etika moral berbangsa, serta menghindari potensi proses panjang pemakzulan melalui lembaga legislatif.