Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait dua nama calon pengganti Gibran. Langkah ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo memegang kewenangan penuh untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Yusril menambahkan bahwa ketentuan dalam UU MD3 juga membuka ruang bagi presiden untuk berunding atau berkonsultasi dengan partai-partai koalisi.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” tambahnya.
Yusril saat itu menyebutkan bahwa kepastian waktu pertemuan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden, mengingat Prabowo sendiri telah memberikan sinyal untuk berdiskusi dengan partai pendukung pemerintah.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, 'Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya'. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ujarnya.