JAKARTA, iNews.id – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Hal ini menjadi salah satu pembahasan utama saat Kementerian Koperasi beraudiensi dengan KPK pada Rabu (21/5/2025).
"Kami dari Kementerian Koperasi melakukan audensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Merah Putih," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK.
Budi menyadari bahwa pelaksanaan program ini akan memakan anggaran yang cukup besar, sehingga perlu pengawasan ketat dari aparat penegak hukum (APH) demi kesuksesan program.
"Maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan antikorupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi risiko. Kita berharap dengan kerja sama dengan banyak pihak, termasuk APH, KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel," ujarnya.
Ia menambahkan, program Kopdes Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kemajuan desa, kesejahteraan masyarakat, memutus mata rantai kemiskinan, menghilangkan rentenir di desa-desa, serta membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.