JAKARTA, iNews.id – Pemerintah resmi mengumumkan penyaluran kembali program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada kuartal IV 2026. Bantuan ini ditujukan bagi para pekerja dan buruh yang memiliki penghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa skema bantuan kali ini dialokasikan sebesar Rp300.000 per bulan. Penyaluran bantuan akan dilakukan sekaligus satu kali (dirapel) untuk periode tiga bulan yakni Oktober hingga Desember 2026, sehingga setiap pekerja penerima manfaat akan mengantongi total dana Rp900.000.
"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah ini diberikan satu kali untuk tiga bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000. Ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
Airlangga menambahkan, kebijakan ini digulirkan sebagai langkah strategis pemerintah untuk menopang perekonomian nasional di penghujung tahun. "Langkah ini kita ambil untuk menjaga bantalan sosial serta memastikan daya beli masyarakat, khususnya para pekerja dan buruh berpenghasilan rendah, tetap stabil dan terjaga di kuartal akhir tahun ini," tegasnya.
Pemerintah menargetkan sebanyak 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia menjadi penerima manfaat BSU dengan total alokasi anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.
Guna memastikan penyaluran berjalan lancar, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mematangkan mekanisme teknis dan pemadanan data penerima. Pihak Kemnaker menegaskan pentingnya akurasi data agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
"Kami di Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus mematangkan data calon penerima BSU bersama BPJS Ketenagakerjaan agar penyalurannya tepat sasaran, cepat, dan transparan. Syarat utamanya adalah WNI, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah, dan memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta atau setara UMP/UMK setempat," jelas pihak Kemnaker.