JAKARTA, iNews.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mulai membahas aspirasi masyarakat terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada masa sidang yang dimulai Selasa (10/11/2026). Pembahasan ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pimpinan DPR telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait wacana pemakzulan Gibran. Namun, hingga kini DPR belum mengambil sikap karena masih menjalani masa reses.
Dasco menjelaskan, DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan MA sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia mengatakan, pimpinan DPR akan mendengarkan pandangan para anggota dewan setelah masa sidang kembali dibuka. Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPR dalam menentukan sikap.
"Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.