JAKARTA, iNews.id — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan tanggapan terkait temuan dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp10,5 triliun per tahun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terungkap dalam fakta persidangan di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Pihak BGN menegaskan tidak memiliki referensi khusus untuk mengomentari detail substansi perkara tersebut karena sudah masuk ke ranah penegakan hukum. Meski demikian, BGN berkomitmen untuk bersikap terbuka dan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum apabila membutuhkan informasi maupun dokumen pendukung.
Pihaknya memastikan siap membantu menyerahkan data, menghadirkan saksi, atau memberikan keterangan yang diperlukan demi membuat penanganan perkara ini menjadi terang benderang.
Selain isu penegakan hukum, BGN juga merespons sorotan publik mengenai ketimpangan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Dari total puluhan ribu unit yang ada, baru sebagian kecil yang beroperasi di kawasan dengan tingkat stunting tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
BGN menjelaskan bahwa pihak internal kini tengah merapikan klasifikasi prioritas wilayah. Pemetaan berpatokan pada data prevalensi stunting nasional untuk mengintervensi daerah-daerah yang tergolong kategori tinggi dan sangat tinggi.
Jika di area prioritas tersebut sudah terdapat unit SPPG, proses aktivasi akan disegerakan. Namun jika belum ada, pembangunan fasilitas di lokasi tersebut akan menjadi fokus utama penataan BGN ke depan.