"Itu ranahnya Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri," ujarnya.
Komisi I DPR RI juga menanggapi kasus ini dengan tegas. Mereka meminta pemerintah menyelidiki lebih lanjut status kewarganegaraan mantan prajurit TNI yang bergabung dengan militer asing. DPR menegaskan, seseorang yang bertempur untuk negara lain berpotensi kehilangan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis.
Hingga kini, proses pengembalian status WNI Satria Arta Kumbara masih menjadi perdebatan. Sementara itu, publik menyoroti bagaimana tekanan ekonomi, gaya hidup konsumtif, dan jebakan digital seperti pinjaman online serta judi bisa menjerumuskan bahkan prajurit elite sekalipun.