Dia juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi berlaku bagi semua pihak, termasuk pemerintah. Karena itu, pemerintah berhak memberikan klarifikasi maupun kritik terhadap pihak yang dinilai menyampaikan informasi yang tidak tepat.
"Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini itu juga bisa menjadi benar," kata Hasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keberadaan pihak-pihak yang disebutnya sebagai "londo ireng" saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pemberitaan media yang menurutnya lebih banyak mengangkat sisi negatif, meski pemerintah telah melakukan berbagai pembangunan, termasuk merenovasi puluhan ribu sekolah.
"Ada juga media-media yang, ya kan, walaupun kita sudah perbaiki 27.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia taruh di halaman pertama. Dia kira kita nggak ngerti," ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjunjung tinggi demokrasi dan terbuka terhadap kritik. Namun, dia menilai masih ada pihak-pihak yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain dibandingkan kepentingan nasional.
Prabowo kemudian menyebut kelompok tersebut sebagai "londo ireng", istilah yang pada masa perjuangan kemerdekaan digunakan untuk menyebut orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda dan melawan bangsanya sendiri.
"Itu yang dulu kita sebut londo ireng, ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM," kata Prabowo.