Sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi XIII DPR RI, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang dan mencabut ketentuan tersebut guna memastikan ekosistem kawasan konservasi dan perlindungan satwa liar tidak terganggu oleh aktivitas ekstraktif.
Kendati demikian, pihak Kementerian ESDM sebelumnya telah menegaskan bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga kini belum ada satu pun izin tambang yang diterbitkan di wilayah perairan sekitar kawasan konservasi tersebut.