Selain ruangan para dirjen, penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen terkait layanan ATR/BPN serta barang bukti elektronik.
Budi mengatakan belum diperiksanya ruang kerja Nusron bukan berarti kemungkinan tersebut tertutup. Penyidik masih akan melihat kebutuhan dalam proses penyidikan yang saat ini masih berjalan.
"Nanti kita tunggu perkembangan dari kebutuhan penyidikan. Karena ini masih pertama untuk kegiatan penggeledahan pasca perkara ini naik ke tahap penyidikan," ujarnya.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Perkara itu berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang dan praktik terkait layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN. Salah satu yang didalami adalah dugaan setoran Rp10 miliar kepada Arif Sugiyanto pada 7 September 2026, yang menurut KPK masih ditelusuri asal dan peruntukannya.
Sementara itu, KPK menegaskan penggeledahan di lingkungan ATR/BPN masih merupakan bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti untuk mengembangkan perkara tersebut.