JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus merilis data pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota untuk triwulan kedua. Rapat yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin (7/9/2026) ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Agenda strategis tersebut turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta diikuti oleh jajaran pejabat pemerintah daerah dari seluruh Indonesia secara daring.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk aktif mendampingi serta membantu para pelaku usaha lokal dalam membangun ekosistem bisnis yang kondusif. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong percepatan hilirisasi produk hingga mampu menembus pasar ekspor.
Tito menjelaskan bahwa peran utama pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi para pengusaha di wilayahnya. Ketika kebutuhan pasar lokal sudah terpenuhi, komoditas daerah harus diorientasikan untuk ekspor agar dapat menghasilkan surplus.
Selain percepatan hilirisasi dan ekspor, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga serta penguraian hambatan investasi di daerah (debottlenecking). Pemerintah pusat berjanji akan terus mengawasi kinerja pemerintah daerah guna menciptakan iklim usaha yang stabil, mempercepat hilirisasi, dan menjaga laju inflasi tetap terkendali secara berkelanjutan.