Menurut Pigai, capaian itu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 156 Tahun 2024. Salah satu mandat kementerian tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hak asasi manusia.
Ia menegaskan, keberhasilan memecahkan rekor dunia menjadi dasar penilaiannya bahwa Kementerian HAM telah berada di posisi teratas dalam bidang pendidikan dan pelatihan HAM.
"Pendidikan pelatihan pemasyarakatan hak asasi manusia di seluruh dunia, Kementerian HAM nomor satu, sehingga tidak boleh ada yang kritik karena di dunia ini kami nomor satu berdasarkan rekor dunia," ujarnya.
Meski demikian, Pigai menegaskan kritik terhadap Kementerian HAM tetap diperbolehkan, terutama menyangkut penanganan kasus pelanggaran HAM. Ia mengakui kementeriannya belum tentu menjadi yang terbaik dalam bidang tersebut.
"Kalau penanganan kasus boleh kritik, kita harus tahu diri, karena di dunia belum tentu kami nomor satu. Media juga boleh muat," kata Pigai.