Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyebut, sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi itu, Jokowi meminta agar proses legal sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh.
"Yang paling penting itu proses legalnya. Itu kan proses dari kelurahan, proses dari kecamatan, proses dari kantor BPN kota/kabupaten, kalau untuk SHM-nya. Kalau untuk SHGB-nya di kementerian. Cek aja, proses legalnya dilakukan dengan baik atau tidak.
Jokowi menyebutkan kasus ini tidak hanya terjadi di Tangerang, Bekasi, tapi juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. "Saya kira yang paling penting itu cek, investigasi itu," ujar Presiden Ke-7 RI ini.