Pemerintah Bahas Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Tanpa APBN

iNews
Menkeu Purbaya Yudi Sadewa bertemu petinggi Danantara, salah satu topik utama yang dibahas, mekanisme pelunasan utang proyek kereta cepat. (Foto: iNews).

Dia menilai proyek yang digarap di era Presiden Joko Widodo itu telah membebani keuangan negara dan menghambat pembangunan sektor lain.

Mahfud mengungkapkan, adanya perbedaan signifikan dalam perhitungan biaya operasional antara pihak Indonesia dan Cina. “Menurut Indonesia, biaya per kilometer mencapai 52 juta dolar AS, sementara versi Cina hanya 17–18 juta dolar AS. Ini harus ditelusuri, uangnya ke mana,” kata Mahfud.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melunasi utang proyek tersebut, namun dengan pendekatan yang tidak membebani APBN. Skema pembiayaan melalui Danantara dinilai sebagai langkah realistis dan berkelanjutan.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
9 bulan lalu

Menkeu Purbaya Tolak Utang Kereta Cepat Whoosh Ditanggung APBN, Minta Dikelola oleh Danantara

9 bulan lalu

Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pembayaran Utang Kereta Cepat dari APBN

12 jam lalu

Purbaya Kena Semprot DPR saat Raker, Ini Penyebabnya

16 jam lalu

Istana Lapor ke DPR Berhasil Rebut Hotel Sultan, Pastikan Aset Dikelola Danantara

22 jam lalu

Purbaya Buka Suara usai Heboh Dugaan Markup Mobil Pickup Kopdes Merah Putih

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal