Pemerintah Bahas Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Tanpa APBN

iNews
Menkeu Purbaya Yudi Sadewa bertemu petinggi Danantara, salah satu topik utama yang dibahas, mekanisme pelunasan utang proyek kereta cepat. (Foto: iNews).

Dia menilai proyek yang digarap di era Presiden Joko Widodo itu telah membebani keuangan negara dan menghambat pembangunan sektor lain.

Mahfud mengungkapkan, adanya perbedaan signifikan dalam perhitungan biaya operasional antara pihak Indonesia dan Cina. “Menurut Indonesia, biaya per kilometer mencapai 52 juta dolar AS, sementara versi Cina hanya 17–18 juta dolar AS. Ini harus ditelusuri, uangnya ke mana,” kata Mahfud.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap melunasi utang proyek tersebut, namun dengan pendekatan yang tidak membebani APBN. Skema pembiayaan melalui Danantara dinilai sebagai langkah realistis dan berkelanjutan.

Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait
12 bulan lalu

Menkeu Purbaya Tolak Utang Kereta Cepat Whoosh Ditanggung APBN, Minta Dikelola oleh Danantara

12 bulan lalu

Menkeu Purbaya Tegas Tolak Pembayaran Utang Kereta Cepat dari APBN

3 hari lalu

Lowongan Kerja Agrinas Palma Nusantara 2026 Dibuka, Ada 7 Posisi Menarik!

3 hari lalu

New Asia Forum Digelar di Bali Akhir 2026, Bidik Investasi 30 Miliar Dolar AS

6 hari lalu

Danantara Merger 23 BUMN Kawasan Industri, bakal Jadi Terbesar di Asia Tenggara

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal