Sementara itu, polemik ini turut mendapat perhatian dari anggota legislatif dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait. Sejumlah anggota dewan mendesak agar pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tata ruang yang bersinggungan dengan kawasan konservasi alam.
Sorotan diarahkan agar perlindungan terhadap ekosistem esensial dan habitat satwa dilindungi tetap menjadi prioritas utama di tengah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Evaluasi dan transparansi peta zonasi dinilai penting guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat luas.