Tidak puas, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta anggota dewan untuk memfasilitasi pertemuan dengan Bupati dan memperjuangkan nasib tenaga honorer agar segera diangkat sebagai PPPK.
Salah satu perwakilan aksi menyampaikan bahwa tuntutan ini adalah bentuk jeritan hati ribuan honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah daerah.