Kendati demikian, Gus Ipul mengaku belum mengetahui secara rinci daerah mana saja yang menerapkan penandaan tersebut. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan daerah sebagai bagian dari pengawasan penyaluran bantuan sosial.
Selain warga yang memilih mundur dari daftar penerima, Kemensos juga menerima lebih dari 600.000 usulan baru warga yang dinilai layak mendapatkan bansos. Lonjakan usulan ini merupakan bagian dari mekanisme verifikasi ulang yang dilakukan masyarakat maupun pemda.
“Jadi ada yang menyanggah orang lain atau keluarga-keluarga yang semestinya mereka tidak dapat bantuan tapi kok dapat bantuan. Itu ada yang lima puluh lebih. Nah ini kan kami jadikan sebagai bagian bahan untuk verifikasi, validasi,” ucapnya.
Gus Ipul menegaskan proses verifikasi dan validasi data bansos akan terus diperketat demi memastikan bantuan hanya diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria kemiskinan.
Kemensos berharap keterlibatan aktif masyarakat dan pemda dalam proses pemutakhiran data dapat mempercepat penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan transparan ke depan.