Pengusiran ini diduga sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dinilai tidak merespons aspirasi masyarakat saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Salah satu warga menyampaikan bahwa mereka telah membawa berkas bukti kepemilikan tanah saat aksi pada 11 September, namun tidak ada satu pun pimpinan atau perwakilan dari pihak bupati yang hadir.
“Kami mengadakan aksi, Bapak Bupati, meminta bahwasanya kami membawa yang namanya berkas-berkas bukti kepemilikan. Sayangnya tidak ada satu pun pimpinan maupun perwakilan dari pihak bupati yang hadir,” ujar seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait insiden pengusiran tersebut.