JAKARTA, iNews.id - Kelompok Usaha Danone di Indonesia mendukung deklarasi Program Zero Stunting Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di Bandung, Minggu (18/11/2018). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan dalam lima tahun ke depan Jabar bebas dari stunting alias gizi buruk anak.
"Program Zero Stunting hari ini kita mulai. Stunting akan hilang dari Jawa Barat pada 2023. Intinya dalam lima tahun kita mengejar stunting agar hilang dari Provinsi Jabar melalui Program Ojek Makanan Balita," ujarnya.
Data Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat, prevalensi angka stunting mencapai 29,2 persen atau setara 2,7 juta balita atau masih di bawah (angka prevalensi) nasional, yakni di atas 30 persen. Dari 2,7 juta balita yang mengalami stunting di Jawa Barat, sebagian besar dari Garut mencapai lebih dari 40 persen.
VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugianto menerangkan, kelompok usaha Danone di Indonesia memiliki berbagai program konvergensi untuk pencegahan stunting. Mulai dari pelatihan tenaga kesehatan dan screening status gizi balita berkala pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan, hingga pemenuhan nutrisi yang seimbang dan hidrasi sehat.
"Kelompok usaha Danone di Indonesia bekomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi prevalensi stunting pada anak Indonesia. Dukungan diberikan melalui melalui berbagai program edukasi, akses air bersih, dan inovasi produk yang mampu membantu melengkapi nutrisi anak," katanya, dalam keterangan resminya kepada iNews.id, Minggu (18/11/2018).
Dalam usaha bersama pencegahan stunting, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko didampingi Menteri Kesehatan dan berbagai kalangan termasuk sektor swasta sebelumnya telah memulai Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta dengan tema "Cegah Stunting untuk Generasi Cerdas Indonesia" pada 16 September 2018.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada priode emas 1.000 hari pertama kehidupan anak. Stunting menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Tinggi badan balita stunting lebih rendah daripada standar umurnya. Ketika beranjak dewasa anak stunting rentan terhadap penyakit, kurang berprestasi di sekolah, rentan mengalami kegemukan, dan ketika dewasa lebih mudah terkena berbagai penyakit tidak menular, seperti jantung dan diabetes.
Kampanye Pencegahan Stunting mendesak dilakukan saat ini karena di Indonesia, prevalensi balita stunting masih berada di angka 30,8 persen (Risdesdas 2018). Walaupun telah mengalami penurunan dibandingkan 2013, namun usaha strategis ini perlu dilanjutkan untuk mencapai target angka maksimum stunting dari WHO, yaitu 20 persen.
Kampanye Pencegahan Stunting ini sekaligus implementasi dari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, pada 16 Agustus 2018 lalu yang menegaskan, pembangunan SDM diawali sejak dari kandungan.
Stunting tidak hanya terjadi pada anak dari keluarga miskin tetapi juga terjadi pada anak keluarga kaya, di kota maupun di desa. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, investasi apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi tidak optimal.
Stunting disebabkan oleh perilaku pola asuh dan pola makan yang tidak baik, serta sanitasi yang tidak bersih dan tidak sehat. Karena itu, stunting hanya bisa dicegah dengan memperbaiki pola asuh, pola makan, dan menciptakan sanitasi yang bersih dan sehat.
Agar kondisi itu terwujud, keluarga perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Pemerintah menyiapkan berbagai program dan aktivitas untuk mencegah stunting, antara lain merevitalisasi pos pelayanan terpadu (Posyandu) bagi sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita, serta melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Juga, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil serta vitamin A, obat cacing, dan imunisasi untuk balita.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan, prevalensi stunting bisa ditekan dari angka 37,2 persen pada 2013, menjadi 28 persen pada 2019.