JAKARTA, iNews.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah angkat bicara soal rencana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik. Dia menjelaskan alokasi dana subsidi itu tak tercantum dalam APBN 2023.
Said menilai rencana subsidi untuk mobil dan motor listrik tidak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin.
“Kami tegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, kebijakan ini harus dikaji kembali oleh pemerintah," kata Said, Selasa (20/12/2022).
Baginya evaluasi rencana kebijakan itu perlu dilakukan. Apalagi kondisi dan situasi ekonomi global pada 2023 dinilai sangat tidak menentu. Dia merasa Indonesia perlu ketangguhan fiskal APBN.