JAKARTA, iNews.id - Sejumlah jurnalis dan lembaga pers mahasiswa (LPM) di Soloraya menggelar aksi damai di Bundaran Monumen Pers Nasional, Solo, Selasa (28/7/2026). untuk menyuarakan dukungan terhadap kebebasan pers. Aksi yang diinisiasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solo, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Solo, serta sejumlah LPM itu diisi dengan orasi, teatrikal, dan pembacaan pernyataan sikap.
Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan keberatan terhadap penggunaan istilah "londo ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peringatan Hari Lahir ke-28 PKB pada 23 Juli 2026 karena dinilai dapat menimbulkan stigma terhadap profesi jurnalis. Ketua PWI Solo, Sri Hartanto, mengatakan pelabelan negatif berpotensi memengaruhi iklim kebebasan pers. "Jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik untuk menyampaikan fakta kepada publik serta menjalankan fungsi kontrol," ujarnya.
Ketua AJI Solo, Ika Yuniati, menyatakan organisasi pers juga menyoroti berbagai peristiwa yang dinilai menghambat kerja jurnalistik dalam beberapa waktu terakhir. Mengacu pada data AJI Indonesia, tercatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari fungsi pers yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Menyampaikan fakta, melakukan verifikasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan merupakan amanat yang dilindungi undang-undang," katanya.
Ketua PFI Solo, Suryadi, menambahkan kebebasan pers merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat. Ia menilai segala bentuk intimidasi maupun penghalangan terhadap kerja jurnalistik perlu dihindari agar pers dapat menjalankan tugasnya secara independen. "Kebebasan pers bukan semata hak jurnalis, tetapi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar," ujarnya.
Sebagai penutup, peserta aksi menutup mulut dengan lakban sebagai simbol penolakan terhadap pembungkaman dan berjalan mundur sebagai simbol kemunduran demokrasi. Monumen Pers Nasional dipilih sebagai lokasi aksi untuk mengingatkan kembali peran historis pers dalam perjuangan kemerdekaan dan kehidupan demokrasi di Indonesia.