JAKARTA, iNews.id — Aliansi G20 EMPOWER menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Komitmen tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women’s Day (IWD) 2026 pada 8 Maret.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan upaya pemberdayaan perempuan berjalan lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. “Aliansi G20 EMPOWER menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).
Menurut Rinawati, G20 EMPOWER merupakan satu-satunya aliansi di lingkungan G20 yang secara terstruktur menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat implementasi kebijakan serta aksi nyata bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini berkembang menjadi platform strategis global untuk mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, serta penguatan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Rinawati menilai Presidensi Indonesia pada 2022 menjadi tonggak penting dalam perjalanan G20 EMPOWER karena untuk pertama kalinya perempuan pengusaha dan pelaku UMKM diangkat sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Inisiatif tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, serta KPI Dashboard G20 EMPOWER. Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema “UHURU – Women Building Sustainable Income and Financial Independence”. Tema ini menitikberatkan pada tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan bidang STEAM.
Rinawati juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam ekonomi global. “Komunike 2025 menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta pentingnya percepatan akses terhadap ekonomi digital,” katanya.