TANGERANG, iNewsid - Apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Tangerang hanya dihadiri pejabat teras pemerintahan. Padahal, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila tertera di ayat ketiga yang berbunyi pemerintah beserta seluruh komponen bangsa dan masyarakat memperingati hari lahir Pancasila.
Kejanggalan akan apel hari lahir Pancasila mendapat kiritikan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana. Ia mengatakan, pemerintah daerah abai akan Pancasila menjadi ideologi dan falsafah hidup bermasyarakat. Hal itu, kata Andri, tercermin tak adanya pelibatan masyarakat secara aktif dalam apel hari lahir Pancasila di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang.
"PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik Nasionalis-Soekarnois melalui representasinya fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Tangerang. Bahwa 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sebagaimana Kepres Nomor 24 Tahun 2016 harus diperingati serta dirayakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tangerang, dimana dalam implementasinya pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mewujudkannya," tegasnya.
Ia menyoroti kinerja dan pemahaman akan tugas dan fungsi Penjabat (Pj) Walikota Tangerang dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang Teguh Suprianto. Ia menyayangkan, sikap pemerintah Kota Tangerang yang acuh akan penanaman dan perawatan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. "Sepertinya tugas dan fungsi Kesbangpol dan Pj Walikota bisa dibaca karena itu ada dalam aturan dan sumpah jabatan. Harusnya pemerintah juga tahu kalau apel hari lahir Pancasila itu harus dilibatkan aktif seluruh masyarakat," tegasnya.
Andri mempertanyakan relevansi antara konser musik terhadap pembudayaan Pancasila dalam kegiatan peringatan pada tanggal 1 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. "Kami juga mempertanyakan perihal minimnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah," jelasnya.