DENPASAR, iNews.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero), Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Rencana Pengembangan Perkeretaapian di Provinsi Bali, Selasa (1/9/2026). Kesepakatan tersebut menjadi landasan awal bagi ketiga pihak untuk menyiapkan kajian dan koordinasi pengembangan transportasi berbasis rel di Bali.
Kesepakatan ditandatangani Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Bobby mengatakan perkembangan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan sistem transportasi Bali. “Perencanaan transportasi perlu menjawab kebutuhan mobilitas ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, ekonomi Bali pada Triwulan II-2026 tumbuh 5,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi kontributor terbesar dengan porsi 21,91 persen. Dari sisi pariwisata, kunjungan langsung wisatawan mancanegara pada Juni 2026 mencapai 605.013 kunjungan, naik 4,63 persen dibandingkan Mei 2026.
Aktivitas transportasi udara juga menunjukkan peningkatan. Pada Juni 2026, penumpang penerbangan internasional yang berangkat dari Bali mencapai 650.838 orang, naik 4,93 persen secara bulanan. Sementara penumpang penerbangan domestik yang berangkat tercatat 329.891 orang atau meningkat 4,68 persen. Menurut Bobby, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melihat keterhubungan pusat aktivitas masyarakat, kawasan pariwisata, dan berbagai moda transportasi.
Ruang lingkup kesepakatan mencakup inventarisasi data dan informasi, penyusunan kajian kelayakan dan/atau Detail Engineering Design (DED), integrasi antarmoda, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga, badan usaha, dan pemangku kepentingan terkait. “Kebutuhan, potensi, integrasi antarmoda, hingga kelayakan perlu dipelajari secara menyeluruh,” kata Bobby.
Kesepakatan Bersama berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama sesuai kewenangan masing-masing pihak. KAI menyatakan siap membawa pengalaman dan kompetensi perkeretaapian dalam proses kajian bersama. “Setiap tahap akan disiapkan secara cermat, prudent, dan sesuai regulasi,” ujar Bobby.