BANDAR LAMPUNG, iNews.id — Upaya mempercepat kemandirian ekonomi desa menguat di Lampung Timur seiring langkah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong pendekatan berbasis komunitas. Fokusnya bukan semata program, melainkan membangun modal sosial dan kolaborasi sebagai fondasi ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menilai pendekatan yang terlalu bertumpu pada kebijakan dari atas kerap mengabaikan dinamika riil di lapangan. “Kehadiran kami untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Melalui Dialog Bersama Deputi (DBD), Kemenko PM menempatkan diri sebagai pendengar untuk menangkap kebutuhan pelaku usaha dan koperasi. Aspirasi ini menjadi bahan dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian agar kebijakan lebih inklusif dan aplikatif. Penguatan ekosistem difokuskan pada empat pilar: inovasi digital, literasi keuangan, kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran. Di daerah ini, pilar tersebut diarahkan untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia yang terintegrasi.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyebut kolaborasi ini sebagai dorongan baru bagi visi pembangunan daerah. “Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, potensi pertanian dan UMKM akan berkembang,” katanya.
Dukungan juga datang dari ILO PROTECT. Koordinator programnya, Sinthia Harkrisnowo, menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan keterampilan bagi pekerja migran agar mampu bersaing secara global.
Leontinus menekankan, pelindungan migran harus dimulai dari desa. “Negara hadir memastikan jaringan dukungan komunitas menjadi benteng pertama,” ujarnya. Kegiatan ini turut melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan organisasi sipil untuk merumuskan strategi kolaboratif jangka panjang.