JAKARTA, iNews.id — Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy. Publikasi ini menjadi fondasi awal pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) sekaligus peta kerja bagi praktisi dalam memahami kebijakan, politik, kekuasaan, dan kepentingan bisnis di Indonesia.
Terdiri atas sembilan bab dan operational appendix, Playbook disusun untuk menjawab kebutuhan terhadap rujukan pengetahuan dan praktik PPGA yang lebih terstruktur. Dokumen yang disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi itu akan dikembangkan melalui peer review serta kolaborasi dengan praktisi dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan kalangan politik.
“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri,” ujar praktisi PPGA Arief Budiman dalam peluncuran di Hotel 25Hours Jakarta, 26 Agustus 2026. Ia menilai kolaborasi dengan universitas penting untuk membangun legitimasi keilmuan dan regenerasi profesi. “Regenerasi adalah agenda yang tidak bisa ditunda,” katanya.
Arief menjelaskan, fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar terintegrasi, yakni Profitability (Business), Certainty (Public Policy), Security (Legal), Continuity (Corporate Communications & Diplomacy), dan Stability (Politics). Kelimanya mencakup kontribusi terhadap keberlangsungan bisnis, pemahaman kebijakan dan regulasi, perlindungan dari risiko hukum, sosial dan politik, pembangunan reputasi serta hubungan dengan pemangku kepentingan, hingga kemampuan membaca dinamika politik nasional dan global.
“Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan,” tegas Arief. Menurut dia, profesi PPGA akan tetap dibutuhkan selama terdapat interaksi antara bisnis, kebijakan publik, dan politik dalam sistem demokrasi. Penguatan profesi tersebut, katanya, menjadi tanggung jawab bersama lintas industri dan pemangku kepentingan.