JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyatakan kebutuhan dana untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat harus melibatkan para pemangku kepentingan. Besaran dana yang dibutuhkan atau disiapkan untuk mencapai target penggunaan energi bersih itu harus berdasarkan konsensus, bukan perhitungan pemerintah semata.
"Jadi bukan hanya konsensus satu pemerintahan saja, apalagi hanya kemudian ditanya pemerintah menyiapkan budget-nya berapa? Itu pertanyaan yang terlalu sempit," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dalam Tempo Energy Day hari ketiga sesi I bertajuk Pembiayaan Produk Energi Bersih, yang disiarkan secara langsung di Youtube Tempo Media di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022.
Menurut Febrio, pemahaman memenuhi kebutuhan dana untuk meralisasikan NZE perlu sama-sama dibentuk karena kekhawatiran dampak perubahan iklim sangat besar. Risiko yang sama juga dihadapi banyak negara lain, tidak hanya Indonesia.
Dampak perubahan iklim kini sudah dirasakan dari munculnya fenomena heat wave di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara maju dan berkembang. "Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko climate change paling besar. Sebagai negara kepulauan dengan 17 ribu pulau, kenaikan suhu permukaan bumi berdampak negatif bagi masyarakat, curah hujan, panen, dan bagi perekonomian Indonesia," ujar Febrio.
Dalam rencana aksi penurunan emisi karbon, kata Febrio, target NZE pada 2030 dinaikkan menjadi 31,9 persen yang menyasar dua sektor utama. Kedua sektor tersebut adalah, kehutanan dengan target pengurangan 500 juta ton emisi karbon dan sektor energi dan transportasi sebesar 358 juta ton. “Dua sektor ini saja sudah mencapai lebih dari 97 persen dari target,” tuturnya.