GAZA, iNews.id – Pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan tidak akan membiarkan berdirinya negara Palestina. Segala cara akan dilakukan untuk mencegah hal tersebut, terutama menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan draf resolusi perdamaian di Jalur Gaza.
Penolakan itu ditegaskan Netanyahu dan para menterinya menjelang voting yang dianggap sangat penting dalam menentukan masa depan Gaza dan Palestina. Sebanyak 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan mengadopsi draf resolusi yang diajukan Amerika Serikat, yang merupakan cerminan dari 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Donald Trump pada Oktober lalu.
Berbeda dari voting resolusi Palestina sebelumnya, kali ini isu bukan sekadar setuju atau menolak. Permasalahannya adalah upaya Israel mengubah kalimat dalam draf yang membuka kemungkinan terbentuknya negara Palestina.
Naskah tersebut menyebut persyaratan untuk membuka jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina. Draf itu menetapkan bahwa pemerintah Otoritas Palestina di bawah Presiden Mahmoud Abbas harus melakukan reformasi menyeluruh, syarat yang berat bagi pemerintahan Abbas di Tepi Barat. Namun Israel menolak memberi celah sedikit pun.
Media Israel melaporkan bahwa pejabat Israel meminta Amerika memperhalus kalimat yang menyebutkan penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina. Para ajudan Netanyahu dan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel telah melobi tim Presiden Trump, serta menghubungi para pemimpin negara Arab agar kalimat dalam draf resolusi disesuaikan.