JAKARTA, iNews.id - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis memberikan skor 4 bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyebut situasi penegakan hukum di Indonesia sangat memperihatinkan karena nepotisme dan dinasti politik.
Selain itu, pelanggaran HAM berat di masa lalu juga tidak diusut dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden berikutnya diharapkan memiliki komitmen menyelesaikan kasus Munir, Talangsari, Tanjung Priok dan kasus pelanggaran HAM lainnya.