JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengambil langkah hukum. Terkait penanganan kasus pengadaan Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur di Kemhan.
Pemerintah menempuh langkah hukum ini, setelah melalui pertimbangan mendalam dan komprehensif. Termasuk melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT), bukan hanya audit reguler oleh BPKP.
Karena berpotensi merugikan keuangan negara dan berpotensi akan terus merugikan keuangan negara. Saat ini, Pemerintah Indonesia menerima tagihan lagi sebesar 21 juta USD berdasarkan putusan Arbitrase Singapura, atas gugatan Navayo. Padahal berdasar hasil audit yang dilakukan oleh BPKP, barang yang diterima dari Navayo sebagian besar diduga selundupan.