JAKARTA, iNews.id - Muncul isu presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto bakal membuat kabinet 'gemoy' demi bagi-bagi kursi menteri untuk partai-partai pengusungnya. Hal itu menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Tak sedikit yang mendukung lantaran itu hak prerogratif presiden, namun banyak pula yang mencibirnya.
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyindir hal itu sebagai hal tak perlu. Bukan tanpa alasan, karena mantan tim sukses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu sepakat dengan Geisz Chalifah.
Geisz Chalifah dengan keras menilai pemerintah ke depan di bawah pimpinan Prabowo-Gibran merupakan produk dari proses yang busuk. "Di dalam proses yang terakhir ini, mau 40 kementerian, mau 50 kementerian, terserahlah, suka-suka. Dari proses yang busuk saya tidak berharap akan ada perbaikan, nggak ada. Prosesnya busuk, hasilnya busuk!" ujar Geisz dalam program dialog spesial "Rakyat Bersuara: Orang Toxic Nggak Boleh Jadi Menteri" yang dipandu Aiman Witjaksono di iNews, Rabu (14/5/2024).
Sementara itu, Rocky Gerung menyindir kemungkinan pahit jika Prabowo juga menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bakal menyengsarakan rakyat. Hal itu berkaca dari apa yang dilakukan presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya lewat Perppu Omnibus Law yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
"Soal Perppu nambah-nambah memang nggak ada poin, Perppu dibuat karena kepentingan memaksa, yang ada Jokowi memaksa kepentingan," katanya tegas.