JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025 menjadi 12% menjadi kewenangan pemerintahan yang baru, yakni Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Hal tersebut mengingat Sri Mulyani baru menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 di depan Rapat Paripurna DPR RI. Sri Mulyani menegaskan, telah berkomunikasi dengan orang-orang yang ditunjuk Prabowo untuk membahas program meski tidak menyebutkan namanya.
Sebelumnya, Sri Mulyani hari ini telah membacakan rancangan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN ini akan menjadi acuan bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Reporter : Anggie Ariesta, Raharjo Padmo
Produser: Reza Ramadhan