"BKN ini sebagai penyelenggara seleksi CAT Nasional, jadi yang nomor satu kami kedepankan adalah akuntabilitas, yang kedua transparansi. Sehingga yang akan mengawasi kami adalah dari publik," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Rizka Anungnata mengatakan, pelaksanaan seleksi PPIH dilakukan di 36 wilayah Indonesia dengan memanfaatkan kantor-kantor BKN.
Menurutnya, kerja sama dengan BKN dilakukan karena lembaga tersebut memiliki pengalaman dan sistem yang mendukung pelaksanaan ujian berbasis CAT.
"Pertama kita ingin petugas haji yang terpilih tahun ini itu memiliki kompetensi yang mumpuni. Kedua, profesional, dia ada sistem kerja ataupun prosedur yang mestinya dia paham, nanti pun kita akan latih, yang lulus akan kita latih bersama-sama agar ikatannya kuat," jelas Rizka.
Dia menambahkan, proses seleksi yang dilakukan bersama BKN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain transparan dan akuntabel, petugas haji yang terpilih nantinya diharapkan memiliki sikap melayani yang baik.
"Terakhir adalah amanah, itu semua yang ingin kita capai, tentu caranya juga harus yang bersih, dan kita tahu yang memiliki itu diantaranya adalah BKN. Makanya, kita kerjasama dengan BKN untuk mencapai itu semua," katanya.