Selain itu, China mengancam memblokir pembaruan misi penjaga perdamaian untuk beberapa negara atau mencegah negara lain membangun fasilitas kedutaan besar yang baru.
Pada Senin, China memimpin kelompok terdiri dari 26 negara untuk membuat deklarasi yang menyerukan diakhirinya sanksi AS terkait pandemi Covid-19 dengan alasan melanggar HAM.
Deklarasi ini disepakati tak lama setelah Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) melaporkan telah mengidentifikasi lebih dari 380 fasilitas yang dicurigai sebagai tahanan di Xinjiang. China disebut menahan lebih dari 1 juta Uighur, etnis mayoritas muslim.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada akhir September mengesahkan UU yang melarang impor dari Xinjiang, dengan alasan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur semakin meluas. Semua produk dari wilayah tersebut harus dianggap hasil buatan tenaga kerja budak.