TEL AVIV, iNews.id - Israel akhirnya benar-benar menerapkan wajib militer kepada kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant sudah menyetujui rencana untuk mulai merekrut mahasiswa Yahudi ultra-Ortodoks ke militer.
Setelah berdiskusi dengan para pejabat tinggi militer, Gallant menyetujui rekomendasi untuk pemanggilan pertama mahasiswa ultra-Ortodoks ke militer yakni mulai Agustus. Perintah tersebut merupakan penyaringan tahap awal untuk menentukan calon anggota baru.
Kebijakan yang ditentang sayap kanan tersebut tampaknya bakal dibayar mahal pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka bisa saja menarik dukungan terhadap pemerintah.
Pemerintahan Netanyahu kini bergantung pada dua partai ultra-Ortodoks yang selama ini mendapat keuntungan dari pengecualian kelompok mereka dari wajib militer. Kebijakan tersebut menjadi kunci untuk menjaga mereka tak terpapar dunia militer yang bisa mengikis pemahaman dan tradisi.
Oleh karena itu para pemimpin politik ultra-ortodoks sangat menentang wajib militer, meskipun negara sangat membutuhkan tentara di tengah perang melawan Hamas di Jalur Gaza.
Warga Israel terikat hukum untuk bertugas di militer dengan durasi antara 24 hingga 32 bulan. Selain kelompok ultra-ortodoks, berdasarkan undang-undang (UU), komunitas Arab-Israel juga dikecualikan dari wajib militer. Komunitas Arab mengisi sekitar 21 persen dari total penduduk Israel. Meski demikian mereka tetap bisa bergabung ke militer jika ingin.
Mahkamah Agung Israel pada Juni lalu memutuskan untuk mengubah aturan, yakni memasukkan siswa mahasiswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks ke militer.