BANGKOK, iNews.id – Partai oposisi di Thailand mengajukan proposal revisi undang-undang penghinaan kerajaan (UU Lese Majeste) yang ketat di negara itu, Rabu (10/2/2021). Langkah tersebut ditujukan untuk meredakan ketegangan politik sekaligus menjamin kebebasan berekspresi.
Proposal revisi tersebut diusulkan oleh 44 anggota parlemen dari partai oposisi, Move Forward Party. Usulan tersebut muncul setelah empat orang pemimpin demonstrasi dari kalangan mahasiswa ditahan dengan dakwaan pelanggaran UU Lese Majeste.
UU tersebut bisa menjerat siapa saja yang dituding menghina raja Thailand, dengan hukuman hingga 15 tahun penjara. Tindakan mengkritik raja–sosok yang dihormati di kalangan militer dan kaum konservatif Thailand–menjadi hal tabu sejak lama. Bahkan, mempersoalkan UU Lese Majeste saja dapat dituntut pidana.
Setidaknya 58 aktivis telah didakwa dengan penghinaan terhadap raja sejak November 2020. Para aktivis melakukan unjuk rasa menuntut reformasi monarki dan diakhirinya keterlibatan militer dalam pemerintahan.
Dalam usulan revisi UU tersebut, partai oposisi ingin tindakan mengkritik raja diizinkan, dan hukuman atas pelanggarannya dikurangi. Mereka yang mencemarkan nama baik atau mengancam raja tetap dihukum penjara, tetapi cukup hanya satu tahun saja, atau denda 300.000 baht (Rp140 juta), atau keduanya.
“Ini adalah usulan yang menurut kami dapat dibicarakan oleh semua pihak, dapat diterima, agar bisa meredakan ketegangan politik,” kata anggota parlemen dari Move Forward Party, Chaithawat Tulathon, dikutip Reuters, Rabu (10/2/2021).