Langkah Amnesty sejalan dengan tindakan sejumlah kota dan lembaga lain yang mencabut penghargaan terhadap perempuan 73 tahun tersebut.
Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin de facto pemerintahan sipil Myanmar pada 2016. Sejak saat itu, dia menghadapi tekanan internasional untuk mengecam aksi militer terhadap Rohingya.
Namun, dia terus menolaknya.
Dia juga melontarkan pembelaan ketika dua jurnalis kantor berita Reuters dipenjara lantaran tengah menyelidiki pembunuhan kaum Rohingya.
Suu Kyi terakhir kali berbicara kepada BBC pada April 2017. Saat itu dia mengomentari laporan PBB yang menyebut telah terjadi upaya genosida terhadap etnik Rohingya.
"Saya pikir pernyataan pembersihan etnik terlalu kuat untuk menggambarkan apa yang terjadi," ujarnya.
Dalam perkembangan terkini, Pemerintah Myanmar pekan ini akan menerima kelompok pertama pengungsi Rohingya dari Bangladesh.
Namun, pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar memperingatkan pengungsi Rohingya menghadapi "risiko tinggi penganiayaan" apabila mereka pulang ke Negara Bagian Rakhine, Myanmar.