Pernyataan tersebut juga menetapkan Arab Saudi sebagai negara pendiri dan pemimpin koalisi serta menjadi markas besar tetap. Pusat Koordinasi Operasi Gabungan, Pusat Operasi Maritim Gabungan, dan Sekretariat Jenderal akan berbasis di Riyadh.
Sementara itu Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan pertemuan internasional pada Kamis membahas ancaman yang semakin meningkat terhadap keamanan maritim, termasuk keamanan kapal komersial, kapal tanker minyak, dan infrastruktur maritim. Pertemuan tersebut juga membahas cara-cara untuk memperkuat kerja sama pertahanan multilateral guna melindungi rantai pasokan dan ekonomi global.
Para peserta juga membahas rancangan piagam aliansi, struktur organisasi, pengaturan komando dan kendali, serta mekanisme operasional di masa mendatang.
“Ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja kelembagaan yang efektif untuk kerja sama dalam menghadapi ancaman maritim bersama di wilayah termasuk Selat Bab Al Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden,” bunyi pernyataan.
Koalisi tersebut juga terbuka untuk semua negara jika ingin bergabung, bertujuan untuk melindungi kebebasan navigasi dan perdagangan global, serta untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional dan internasional dalam menghadapi ancaman yang menargetkan jalur maritim internasional.
“Pintu tetap terbuka bagi negara-negara lain untuk bergabung dengan piagam koalisi setelah menyelesaikan prosedur nasional masing-masing,” demikian pernyataan Kemhan Saudi.